Pemprov NTB Percepat Penanganan Bencana Hidrometeorologi, BTT Siap Digunakan

• Bidang IKP -
• Mon, 19 Jan 2026

Mataram, 19 Januari 2026 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Ruang Rapat Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi NTB, (19/1/26).

 

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, menyampaikan selama periode 1 hingga 18 Januari 2026 telah terjadi beberapa kejadian bencana yang berdampak signifikan terhadap masyarakat.

 

“Berdasarkan data Pusdalops BPBD NTB, tercatat sebanyak 9.349 jiwa terdampak bencana. Dalam periode tersebut, satu orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka-luka," ujar Sadimin.

 

Dirinya menjelaskan, bencana hidrometeorologi juga berdampak pada fasilitas pelayanan dasar dan infrastruktur vital di sejumlah daerah.

 

“Selain korban jiwa, bencana ini turut merendam tujuh fasilitas pendidikan dan tiga fasilitas kesehatan serta menyebabkan kerusakan pada sarana penting seperti jalan dan jembatan," katanya.

 

Sadimin menegaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, penanganan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Untuk itu, anggaran BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2026 diminta segera dimanfaatkan oleh OPD teknis.

 

“Pak Gubernur menegaskan agar masyarakat terdampak segera ditangani. BTT sudah tersedia, sehingga OPD diminta segera mengajukan rencana kebutuhan biaya yang dilengkapi SPTJM agar bantuan bisa segera dieksekusi di lapangan," tegasnya.

 

Dalam rapat tersebut, Pemprov NTB juga menetapkan fokus perbaikan infrastruktur, salah satunya jalan provinsi ruas Mawun–Selong Belanak yang mengalami kerusakan. Selain itu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara diminta segera menetapkan status tanggap darurat sebagai dasar percepatan penanganan dan dukungan anggaran.

 

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTB, Ilham, melaporkan bahwa alat berat telah dimobilisasi ke wilayah Sekotong untuk membersihkan material lumpur pasca banjir.

 

“Sesuai arahan Gubernur, kami sudah menurunkan alat berat ke Sekotong. Untuk operasional alat berat, kami mengusulkan penggunaan dana BTT dengan estimasi sementara sekitar Rp29,2 juta per lokasi kejadian," jelas Ilham.

 

Dirinya menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan di wilayah Batu Bangka, Kabupaten Sumbawa serta Plampang.

 

Dukungan lintas sektor turut memperkuat upaya penanganan darurat. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan pengerukan sedimen di Lombok Barat, Palang Merah Indonesia (PMI) rutin mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak. Sementara Basarnas menyatakan kesiapsiagaan penuh selama 24 jam dengan dukungan personel dan sarana di Pulau Lombok dan Sumbawa.

 

Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan kesepakatan pembentukan posko tanggap darurat, konsolidasi data dampak bencana dari kabupaten/kota serta penguatan sinergi logistik dan administrasi BTT.

 

“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan akuntabel demi melindungi masyarakat terdampak," pungkasnya. (edo/nov/kominfotikntb)