Ogp Local

Open Government Partnership (OGP) Local Provinsi NTB
ogp local

PROFIL OPEN GOVERMENT PARTNERSHIP LOCAL (OGP Local) KONSORSIUM PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. LATAR BELAKANG

Open Government Partnership (OGP) adalah organisasi kemitraan internasional yang mendorong kolaborasi antara instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, responsif dan inklusif. Hingga saat ini instansi pemerintah di 78 negara bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil menjadi anggota Open Government Partnership (OGP). OGP Local adalah inisiatif OGP yang menghubungkan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk berkolaborasi mengembangkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah (Open Government) di tingkat lokal.
Upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang terbuka (Open Government) sangat sejalan dengan visi dan misi Pembangunan Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, pada misi kedua, yakni NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan berdedikasi.
Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi NTB telah mengajukan diri untuk menjadi salah satu anggota OGP Local bersama beberapa pemerintah daerah lainya di seluruh dunia. Setelah memenuhi berbagai persyaratan dan mengikuti berbagai proses seleksi Pemerintah Provinsi NTB dinyatakan diterima sebagai salah satu anggota OGP Local dan diminta menjadi satu konsorsium dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Dengan menjadi anggota OGP Local, Pemerintah daerah akan mendapatkan dukungan dari OGP dalam bentuk peningkatan kapasitas, konsultasi, dan jejaring ke mitra penggiat keterbukaan pemerintah di seluruh dunia. Pemerintah daerah juga akan mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman praktik baik tentang kerja sama multipihak serta upaya partisipasi dan pelibatan warga NTB kepada komunitas OGP dan masyarakat internasional.

II. MANFAAT

  • Mempercepat dan memperkuat berbagai program kegiatan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya untuk mewujudkan misi ke dua, yaitu NTB Bersih dan Melayani
  • Memperluas kemitraan dan jaringan kerjasama antar instansi pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan daerah
  • Berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik terbaik penyelenggaraan Open Government di berbagai instansi pemerintah baik di lingkup lokal maupun internasional.
  • Sebagai salah satu media publikasi program pembangunan baik di tingkat nasional dan internasional yang akan menyajikan citra Nusa Tenggara Barat sebagai Provinsi yang mengembangkan prinsip pemerintahan yang terbuka (Open Goverment)

III. KOMITMEN OGP LOCAL NTB 2021 - 2023

Pemerintah Provinsi NTB dalam proses OGP Local mengajukan Tiga Komitmen Program yang mendukung prinsip-prinsip Open Goverment yaitu : NTB Satu Data, NTB Care dan Sistem Informasi Posyandu.

3.1 NTB Satu Data

  • Program NTB Satu Data telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB sejak Tahun 2017 sebelum adanya kebijakan nasional Satu Data Indonesia
  • Selaras dan mendukung kebijakan Nasional SATU DATA INDONESIA sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
  • Penyelenggaraan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

3.2 NTB Care

  • Salah satu Program Unggulan yang diharapkan menjadi sistem penanganan masalah sosial darurat masyarakat.
  • Diwujudkan dalam bentuk Aplikasi akan memberikan wadah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah agar dapat berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
  • NTB Care adalah sistem yang menjadi mata telinga dan tangan Pemerintah Daerah di NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat kepada Pemerintah secara langsung (real time) tanpa melalui prosedur protokoler yang dapat menghemat waktu. Ia adalah teknologi yang memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat

3.3 Sistem Informasi Posyandu

  • Mendukung Program unggulan Revitalisasi Posyandu
  • Revitalisasi Posyandu adalah meningkatkan strata posyandu secara bertahap menuju posyandu keluarga yang melayani semua anggota keluarga dalam bentuk posyandu KIA, posyandu remaja, posbindu, dan posyandu lansia, serta deteksi dini berbagai persoalan sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun
  • Sistem Informasi Posyandu adalah aplikasi sistem informasi yang mengelola berbagai data Posyandu hingga menjadi Posyandu keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat umum, kader posyandu dan pimpinan daerah dalam perencanaan dan penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

IV. KEMITRAAN

Dalam proses pengajuan sebagai anggota OGP Local dan Penyusunan Rencana Aksi, Pemerintah Provinsi NTB telah bermitra dengan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), di antaranya adalah :

  • Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB,
  • Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB,
  • Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
  • Open Government Partnership Indonesia.
logo ogp local
OGP Local Provinsi NTB © 2023 All rights reserved.