99 Desa Wisata NTB Gemilang

• Sun, 28 Jul 2019

KONSEP desa wisata bisa menjadi contoh bagi pengembangan sektor pariwisata yang mempertimbangkan dan menjaga daya dukung lingkungan di NTB. Pariwisata, bukanlah yang secara masif memanfaatkan lingkungan dengan membangun akomodasi yang semegah-megahnya. Melainkan juga memberi porsi besar bagi pengembangan wisata berbasis wisata komunitas yang dikembangkan masyarakat seperti konsep desa wisata.

Pendapat ini disampaikan Dr.TGH.M.Zainul Majdi dalam sebuah kesempatan, ketika menjabat sebagai Gubernur NTB. Menurut tokoh kharismatik ini, ketika di banyak sudut NTB berkembang inisiatif membangun desa wisata, ini inisiatif yang sangat pantas untuk didukung Pemda.

Konsep desa wisata,  tentunya akan terasa lebih tenang bagi pengambil kebijakan dalam memastikan pembangunan wisata ke depan. Konsep desa wisata yang mulai menjamur di sejumlah titik di Pulau Lombok dan Sumbawa tidak akan mengakibatkan daya lingkungan menjadi rusak. Dengan konsep desa wisata,  pariwisata NTB maju dengan lingkungan yang asri dan tetap baik.

Pendapat senada disampaikan Penjabat Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M.Si. ‘’Dari desa wisata, kita membangun pariwisata berbasis lokal. Kita mengajak masyarakat membangun pariwisata bersama-sama. Dengan harapan sektor pariwisata, nantinya menjadi pilihan hidup dan jalan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,’’ ujarnya.

Konsep yang dijual dalam desa wisata menurut Iswandi, harus konten lokal. ‘’Mulai dari kuliner lokal, tradisi dan kesenian lokal. Juga suvenirnya lokal. Masyarakat dilibatkan lansung menyiapkan konten-konten lokal  itu,’’ katanya.

H. Iswandi, Penjabat Sekretaris Daerah(Sekda) NTB

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan menuju NTB Gemilang yang digagas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah-Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah. ‘’Jadi Dinas Pariwisata adalah dinas yang paling siap dalam menyikapi dan melaksanakan program unggulan yang menjadi poin gubernur dan wakil gubernur,’’ ujar Iswandi.

Karena itu, Sekda meminta Dinas Pariwisata NTB untuk memastikan 20 desa wisata  pada tahun 2019 ini diintervensi. Selanjutnya, setelah diintervensi bisa menghasilkan sebuah travel guide bagi pemandu ataupun wisatawan. Travel guide ini dimaksudkan sebagai kemudahan akses informasi tentang kondisi desa wisata seperti atraksi, amenitas dan aksesibilitas dan penunjukan jalur transportasi dari dan menuju desa wisata. Begitupun dengan desa-desa selanjutnya yang diintervensi di tahun berikutnya.

‘’Pemberdayaan masyarakat harus diutamakan. Pelayanan wisatawan harus merujuk kepada kearifan lokal. Penguatan edukasi tentang kearifan lokal harus menjadi fokus utama pemberdayaan terhadap pengelola destinasi/desa wisata agar budaya dan kearifan lokal tidak tergerus oleh kondisi saat ini,’’ tegas Sekda.

Dukungan kabupaten/kota akan dimaksimalkan.Karena itu,  Sekda akan menggunakan kewenangan gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk mengintervensi pendanaan kabupaten/kota agar ikut juga mendukung kebijakan 99 desa wisata yang diprogramkan dalam lima tahun ke depan.’’ Memaksimalkan retribusi menjadi satu poin yang akan dimaksimalkan agar bisa dikembalikan dalam bentuk pendanaan kembali ke masyarakat,’’ katanya.