Dikunjungi Wamen P2MI/BP2MI, Pemprov NTB Sampaikan Berbagai Permasalahan PMI dan Upaya Penanggulangannya

• Bidang IKP -
• Thu, 27 Mar 2025

Mataram-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP menyambut langsung kunjungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/BP2MI) Christina Aryani di Pendopo Tengah Gubernur NTB, pada Rabu 26 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ummi Dinda sapaan Wagub, mengungkaplan kedatangan Wamen P2MI merupakan moment emas bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam mendiskusikan berbagai permasalahan PMI di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Hal ini merujuk pada tingginya animo masyarakat Provinsi NTB yang menjadi PMI di luar negeri hingga menjadi pengirim PMI keempat terbesar secara nasional. 

"Sekali lagi, ini merupakan kesempatan untuk kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang tentunya jadi evaluasi kita bersama. Kedatangan Ibu Wamen menjadi momen emas untuk menyampaikan dan membedah apa yang terjadi di Provinsi NTB dan akan menjadi bahan pembahasan di tingkat Kementrian," ungkap Ummi Dinda. 

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H. memaparkan berbagai permasalahan isu PMI di NTB serta upaya yang dilakukan Pemprov NTB untuk menanggulanginya. Di antaranya, menurut persentasinya, animo masyarakat untuk menjadi PMI di Provinsi NTB sangatlah besar.

Berdasarkan data yang ada animo masyarakat menjadi PMI tahun 2024 di Provinsi NTB sebanyak 37.900 jiwa, sementara itu jumlah penempatan yang ada hanya sebanyak 31.000. Dari jumlah ini sektor informal menjadi sektor  terbanyak. Terdapat 70% sektor informal dan 30% sektor formal. Hal tersebut dijelaskan Kadis, karena sektor Formal memiliki beberapa permasalahan. 

Permasalahan tersebut di antaranya karena skill calon PMI untuk menempati sektor formal masih kurang. Berdasarkan jumlah pengangguran terbanyak, ditempati oleh lulusan SMK sebanyak 4,73%, sementara lulusan pendidikan vokasi sebanyak 4,63%.

"Artinya yang paling banyak bekerja adalah latar pendidikannya SMP ke bawah," jelas Kadis. 

Namun permasalahan ini, diantisipasi Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda dengan akan diadakannya up skilling kepada Calon PMI di NTB untuk kedepannya bisa menempati sektor formal di luar negeri. 

Menanggapi berbagai permasalahan PMI di NTB , Wamen P2MI/BP2M Christina Aryani menyampaikan beberapa masukan di antaranya adalah perlunya memperbaiki proses pengiriman PMI sevarat prosedural. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi yang masif agar kedepannya tak asa lagi PMI yang berangkat secara unprosedural. Hal ini demi mengurangi berbagai permasalahan yang ada di kemudian hari. 

Selain itu, Wamen juga menyarankan agar pemda menyesuaikan materi up skilling yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan yang diminta. Misalnya di Arab Saudi yang membutuhkan 3000 supir bus, sekiranya Pemda mengupgrade skill masyarakatnya terkait hal tersebut.

"Dengan bantuan tim kami, monggo dipetakan kerjanya berdasarkan data," pesan Wamen. 

Wamen juga menekankan pentingnya pemberdayaan terhadap para PMI yang telah bekerja di luar negeri. Migrasi ke luar negeri diharapkan tidak selamanya dilakukan oleh masyarakat. Setelah menjadi PMI masyarakat mendapatkan pengalaman dan menabung untuk membuka usaha. Sehingga harus diikuti dengan pemberdayaan.

Terakhir, Wamen berharap Pemprov NTB kedepannya dapat membangun semacam wisma atau rumah singgah bagi para Calon PMI yang tengah menguris segala kelengkapan migrasi di Jakarta. 

"Jika mereka bisa menginap, itu akan sangat membantu sebagai bentuk support pemerintah daerah," tandasnya. (nov/her/dinaskominfotikntb)