Keterbukaan Informasi di NTB, Dari Inovasi Layanan Hingga Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

• Bidang IKP -
• Tue, 28 Nov 2023

Jakarta-Berangkat dari visi, misi dan komitmen yang kuat dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik yang berkualitas dan berkeadilan, pemenuhan aksesibilitas publik dalam memperoleh informasi Pemprov NTB melakukan berbagai strategi dan inovasi layanan informasi Publik melalui berbagai aplikasi. Diantaranya melalui aplikasi portal NTB Satu Data yang digunakan untuk menghimpun data sektoral dari perangkat daerah/PPID Pelaksana sebagai produsen data. Selain itu portal ppid.ntbprov.go.id yang dimaksimalkan untuk menghimpun informasi public yang ada di perangkat daerah (Badan Publik/PPID Pelaksana).

Penjelasan tersebut disampaikan Pj Sekda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si saat memaparkan presentase  Monitoring dan Evaluasi  (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa(28/11/2023).

Didampingi Kadis Kominfotik Prov NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, MM, H Fathurrahman yang pernah sebagai Kepala BKD Prov NTB ini menambahkan, bahwa inovasi layanan informasi public lainnya yang telah diaplikasikan Pemprov NTB diantaranya melalui terbentuknya Commaqnd Center yang merupakan OPD Digital yang bisa Hub 12 aplikasi terintegrasi, penyajian data berupa geospacial,statistic grafis, berita media, social media, laboratorium digital terintegrasi (OPD, Pemda, Kampus dan sekolah).

“Tidak itu saja kita juga mengembangkan inovasi layanan informasi public berbasis layanan disabilitas. Inovsi ini bekerjasama dengan Balai Bahasa NTB dalam integrasi aplikasi Kadaring Sibi untuk informasi dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah Sumbawa, sasak dan Mbojo yang merupakan tiga suku besar di NTB,” jelas Fahurrahman.

Pj Sekda NTB menambahkan, di PPID Utama Pemprov NTB juga tersedia fasilitas untuk disabilitas saat dating ke PPID Utama. Selain itu tengah disusun Daftar Informasi Publik (DIP) dengan menggunakan huruf braile bekerjasama dengan Dikbud dan seluruh SLB d Provinsi NTB. 

“Kita juga siapkan informasi tersedia dan yang akan dikembangkan untuk mendukung smart economy, smart society dan smart environment. Usulan lainnya yakni usulan model smart province berupa resources yang terdiri dari smart infrastructure & teknologi, smart governance dan smart people. Digitalisasi layanan publik ini untuk memudahkan akses informasi dan kebutuhan masyarakat di NTB,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, inovasi layanan informasi SPBE Smart Province terbagi dalam sector ekonomi seperti aplikasi NTB Mall, Silamo, Si Manis, E-Samsat, NTB Satu Data. Sektor kesehatan meliputi Aplikasi SIAGA, SiCorona, SiPosyandu dan sector pemerintahan berupa Si Madu, E-Sensi, E-Sakip dan E-Monev. Sektor lingkungan (apl Lestari) dan sector social (NTB Care).

Adapun strategi penyebaran informasi dilakukan melalui digital (website Pemprov NTB), kerjasama media online dan melalui Sosial Media. Selanjutnya melaui Non Digital berupa pemberdayaan KIM, Bincang Gemuilang (Talkshow), Podcast Kominfo dan Kominfo Goes To CIVIC. Demikian pula kebijakan strategi  Renaksi Program Kerja juga dilakukan melalui Program Jumat Salam (Jumpai Masyarakat Selesaikan Persoalan Masyarakat) dengan sasaran desa/kelurahan kabupaten/ota se NTB melibatkan seluruh OPD, manajment diseminsi dan publikasi, mitra kolaborasi seperti Forkopinda, Bupati/Walikota, OPD Kabupaten/Kota, instansi vertical BUMN/BUMDm, Camat, Kades, Kadus, RT. Selain itu ada Reward an Award berupa desa informasi public, PPID Award Kolaborasi KI NTB, Media Award (kolaborasi KI 7KPID), Pers dan PPID Tours.

Pemprov NTB memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi public. Diantaranya dengan menyusun regulasi lengkap, menaikkan gaji/honor Komisioner KI NTB,  renovasi gedung/kantor KI NTB, mendorong keterbukaan inforemasi public hingga ke tingkat desa, kolaborasi KI NTB, Diskominfotik NTB, KPU & Bawaslu selama Pemilu 2024, Ufgrading capacity penguatan fungsi PPID OPD bersama KI NTB dan Award Reward PPID dan Media Partner. (her/Kominfotik)