Manajemen Risiko Jadi Fokus Pemprov NTB

• Bidang IKP -
• Thu, 11 Dec 2025

Mataram, 11 Desember 2025 - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, sistem pengawasan anggaran yang kuat dan penerapan manajemen risiko dimulai sejak tahap perencanaan.

 

“Risiko harus dihitung dari awal agar program bisa dimitigasi dan berjalan tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat manfaat,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) sekaligus peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12/2025).

 

Selama ini, kata Iqbal, kebijakan di daerah sering tidak berbasis analisis risiko sehingga masalah baru terdeteksi di akhir pelaksanaan. Besarnya alokasi anggaran pusat ke daerah harus diimbangi dengan dua hal tersebut. 

 

Dirinya mengungkapkan, tantangan pemerintah daerah ke depan semakin kompleks. Diantaranya, perubahan pola kebijakan nasional yang membuat peran daerah kini lebih mengeksekusi program pemerintah pusat dibanding sebelumnya.

 

“Dahulu banyak program yang diinisiasi daerah, sementara pusat memberi dukungan melalui DAK. Hari ini situasinya berubah. Pemerintah pusat semakin menentukan arah kebijakan dan program, sementara daerah harus mengimplementasikannya secara tepat,”ujarnya.

 

Iqbal mencontohkan beberapa program strategis pusat yang akan digulirkan di NTB, seperti program MBG dengan nilai lebih dari Rp5,7 triliun, pembangunan koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Kampung Nelayan Merah Putih senilai hampir Rp300 miliar, hingga lima proyek ketahanan pangan nasional pada 2026 senilai Rp2,1 triliun.

 

Ia juga menekankan pentingnya peran inspektorat sebagai pengawas internal sekaligus garantor bagi perangkat daerah. Dengan demikian, OPD bisa bekerja fokus tanpa harus berulang diperiksa.

 

“Kalau sudah digaransi inspektorat, maka inspektorat pula yang harus menjelaskan jika ada masalah. Ini membuat OPD bisa bekerja dengan tenang dan terukur,” katanya.

 

Gubernur Iqbal mengajak seluruh jajaran pengawasan dan OPD menjaga integritas, memastikan program pusat dan daerah berjalan efektif, serta membawa manfaat nyata bagi NTB.

 

Sementara itu, Inspektur NTB, Budi Herman, SH., MH., menyampaikan pengawasan memiliki peran vital dalam menjaga kualitas tata kelola dan memastikan keberhasilan program strategis daerah.

 

“Pembinaan dan pengawasan merupakan fondasi penting untuk memastikan program strategis daerah berjalan sesuai aturan dan mencapai sasaran yang diharapkan,” ujar Budi Herman.

 

Budi Herman kemudian memaparkan capaian kinerja Inspektorat NTB sepanjang tahun 2025. Realisasi kegiatan audit telah mencapai 89,74 persen, review 100 persen, monitoring dan evaluasi 83,33 persen, serta asesmen dilakukan di seluruh perangkat daerah.

 

“Alhamdulillah, capaian kegiatan pengawasan menunjukkan tren positif. Hampir seluruh target PKPT dapat kita penuhi dan beberapa bahkan melampaui rencana kerja,” ungkapnya.

 

Ia juga menyebutkan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai rata-rata 78,57 persen di tingkat perangkat daerah. Selain itu, NTB berhasil mempertahankan kapabilitas APIP di level 3.

 

“Kami melihat kualitas SPIP semakin membaik, meskipun masih ada area yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dokumen-dokumen yang harus diverifikasi sesuai standar nasional,” jelasnya.

 

Terkait temuan pengawasan, Inspektorat mendapati sejumlah catatan pada pengelolaan program prioritas. Meski pelaksanaan umumnya berjalan baik, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan, pengendalian, dan akurasi pelaporan.

 

“Temuan-temuan yang bersifat administratif maupun kelemahan pengendalian sudah kami sampaikan, dan perangkat daerah merespons dengan baik melalui tindak lanjut yang cepat,” katanya.

 

Menjelang tahun mendatang, Inspektorat NTB telah menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya memperkuat kompetensi auditor, menerapkan pengawasan berbasis risiko, serta memperluas kolaborasi dengan inspektorat kabupaten/kota.

 

“Penerapan pengawasan berbasis risiko tidak mudah, tetapi wajib kita lakukan demi meningkatkan kualitas tata kelola. Ini arah pembinaan pengawasan modern, dan NTB harus siap,” tegas Budi Herman.(san/jmy/kominfotikntb)