Pelantikan Pengurus PWI NTB 2025–2030, Wagub Tekankan Peran Pers Cermin Pemerintah

• Bidang IKP -
• Fri, 19 Dec 2025

Mataram, 19 Desember 2025 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP., menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB periode 2025–2030 di Mataram (19/12/2025). Pelantikan tersebut dilakukan Ketua Umum PWI pusat Akhmad Munir dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah PWI NTB dengan mengusung tema “Jurnalisme Berkualitas untuk NTB Makmur Mendunia”.

 

Dalam sambutannya, Wagub NTB menegaskan PWI merupakan organisasi wartawan tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang obyektif dan berimbang. Wagub menyampaikan apresiasi atas kontribusi wartawan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

 

“Kritik dan catatan dari wartawan adalah cermin bagi pemerintah agar terus bekerja lebih baik dan tidak terlena pujian,” ujar Wagub NTB.

 

Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati, tanpa menghilangkan independensi jurnalistik. Pada kesempatan tersebut, Wagub Dinda menanggapi pula aspirasi PWI NTB terkait sekretariat PWI yang saat ini masih berstatus pinjam pakai, serta menyatakan kesiapan NTB untuk kembali menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

 

Sementara itu, Ketua PWI NTB yang baru saja dilantik Ahmad Ikliluddin, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelantikan. Dirinya menjelaskan pengukuhan pengurus sempat tertunda, karena menunggu selesainya renovasi Sekretariat PWI NTB.

 

“Sekretariat ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi menjadi identitas organisasi dan pusat aktivitas PWI NTB,” imbuhnya.

 

Ketua PWI NTB itu menegaskan komitmen PWI NTB untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak tanpa mengurangi independensi pers. (san/dyd/kominfotikntb)