Wartawan Parlemen Jadi Jembatan Informasi Program Unggulan NTB di Kota Bima

• Bidang IKP -
• Mon, 22 Dec 2025

Kota Bima, 20 Desember 2025 - Press Trip Wartawan Parlemen melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan kerja ke Kota Bima, Senin (22/12/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman media terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi NTB sekaligus mempererat sinergi komunikasi publik antara pemerintah daerah dan insan pers.

 

Fungsional Pranata Humas Diskominfotik NTB, Hernawadi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan narasi program unggulan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pariwisata mendunia yang diimplementasikan melalui Program Desa Berdaya.

 

Dalam diskusi bersama jajaran perangkat daerah Kota Bima, peserta membahas sejumlah isu strategis terkait peran media dan komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Penekanan diberikan pada pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

 

Selain itu, diskusi juga menyoroti perlunya inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan. Para peserta sepakat bahwa kemitraan strategis dengan media menjadi kunci dalam menyebarluaskan praktik-praktik baik yang telah berjalan di daerah, khususnya di Kota Bima.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, Muhammad Hasyim, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada rombongan Press Trip. Ia menilai kehadiran wartawan parlemen sebagai jembatan strategis untuk menyinergikan komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

 

“Bima adalah bagian integral dari NTB, dari Ampenan hingga Sape. Kehadiran bapak dan ibu sekalian menjadi jembatan emas bagi kami untuk menyelaraskan keinginan pemerintah provinsi dengan kebutuhan dan kondisi daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah,” ujarnya.

 

Ia berharap melalui kegiatan ini, koordinasi lintas perangkat daerah dapat semakin intens, khususnya dalam menyampaikan kondisi faktual serta potensi yang dimiliki Kota Bima di sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, H. Sukarno, SH., menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kerja lintas sektor, termasuk peran strategis sektor pariwisata. Menurutnya, pengembangan wisata berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang terus didorong, meskipun belum seluruh wilayah memiliki desa wisata yang terstruktur secara formal.

 

“Kami terus membina kelompok sadar wisata meskipun pergerakannya masih parsial. Namun di kawasan-kawasan tertentu, mereka aktif menjaga dan mengelola potensi wisata bersama pemerintah,” kata Sukarno.

 

Dirinya mencontohkan sejumlah destinasi, termasuk kawasan Ntobo, yang meski berada di luar jalur utama pariwisata, tetap memiliki potensi dan mendapat perhatian dalam upaya perawatan dan pengembangan. Pengelolaan tersebut kini mulai digerakkan oleh masyarakat setempat dengan pendampingan pemerintah daerah.

 

Menurut Sukarno, pengembangan wisata berbasis masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga. Salah satu hasil nyata adalah tumbuhnya wisata ekologi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dan terus berkembang.

 

Ke depan, Dinas Pariwisata berharap akan muncul desa-desa wisata baru yang memiliki karakter dan keunikan lokal, seperti wilayah Bitu yang masih alami dan memiliki ciri khas kerajinan tenun. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal melalui sektor pariwisata.(san/nov/kominfotikntb)