Capaian LKPJ Pemprov NTB 2025: Ekonomi Tetap Tangguh Mengawal Visi NTB Makmur dan Mendunia

• Bidang IKP -
• Tue, 31 Mar 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) secara resmi telah memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD NTB pada Senin (30/3). Penyampaian LKPJ ini merepresentasikan evaluasi kinerja tahun pertama periode pemerintahan 2025–2030, yang sekaligus menyoroti daya tahan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional dan tekanan global.

Dalam laporannya, Pemprov NTB menggarisbawahi komitmen kuat terhadap perwujudan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”. Arah kebijakan strategis ini diimplementasikan melalui tujuh misi pembangunan dan tiga agenda prioritas utama daerah, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan ketahanan pangan, serta kemajuan sektor pariwisata bertaraf internasional.

Terkait kinerja makroekonomi, NTB sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren resiliensi yang sangat baik. Pemprov NTB mencatat angka pertumbuhan ekonomi mencapai 8,33 persen (tanpa sektor tambang) dan 3,22 persen (termasuk sektor tambang). Walaupun sektor pertambangan mengalami kontraksi yang cukup tajam, roda perekonomian daerah tetap tertopang tangguh oleh pertumbuhan positif dari sektor industri pengolahan, pariwisata, pertanian, hingga jasa keuangan.

Menyikapi capaian tersebut, Pemprov NTB juga memberikan catatan komprehensif mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi 2025 yang sangat dipengaruhi oleh pergeseran asumsi dasar perencanaan. Pada tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pertumbuhan dikalkulasikan menggunakan prinsip ceteris paribus—di mana faktor-faktor eksternal dianggap konstan—dengan berpijak pada proyeksi awal pertumbuhan 5,3 persen di penghujung tahun 2024.

Berdasarkan rancangan awal tersebut, Pemprov NTB menargetkan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2025 melalui skenario kenaikan moderat sebesar 0,70 persen. Akan tetapi, realita pada awal masa pemerintahan menunjukkan pergeseran kondisi yang fundamental. Akibat kontraksi berat di sektor tambang, titik awal pertumbuhan riil yang dihadapi Pemprov NTB justru berada pada posisi minus 1,47 persen.