Musrenbang NTB 2026: Fokus Penurunan Kemiskinan dan Penguatan SDM

• Bidang IKP -
• Thu, 16 Apr 2026

Mataram, 16 April 2026 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

 

Penanganan kemiskinan kembali menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka kemiskinan di NTB masih berada di atas 11,38 persen sehingga memerlukan upaya yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

 

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang harus ditangani secara komprehensif.

 

“Penanganan kemiskinan di NTB harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran. Tidak cukup hanya dengan program sektoral, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor dan dukungan semua pihak agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya," ujarnya di Lombok Raya HotelbMataram Kamis, 16 April 2026 pada Musrenbang Provinsi NTB tahun 2026 dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. 

 

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi NTB memfokuskan percepatan penurunan kemiskinan pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program unggulan Desa Berdaya.

 

“Kami memfokuskan intervensi pada sektor ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program Desa Berdaya agar penanganan kemiskinan bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” jelasnya.

 

Program Desa Berdaya dilaksanakan melalui pendekatan tematik berbasis potensi lokal desa serta pendekatan transformatif yang secara langsung menyasar penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan pada tahun 2026 sebanyak 3.250 kepala keluarga miskin ekstrem dapat terjangkau program intervensi, dengan harapan penuntasan kemiskinan ekstrem dapat dicapai pada tahun 2027.

 

Di sektor pendidikan, pemerintah menghadapi tantangan dengan masih adanya sekitar 71.000 anak tidak bersekolah. Untuk itu, penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), program kejar paket, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan non-formal terus ditingkatkan.

 

“Masih tingginya angka anak tidak bersekolah menjadi perhatian serius. Kami terus mendorong penguatan PKBM dan pendidikan non-formal agar tidak ada anak NTB yang tertinggal dari akses pendidikan,” tambahnya.

 

Sementara itu, di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penanganan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.

 

Pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa melalui perencanaan yang inklusif dan pengalokasian anggaran yang berimbang.

 

“Pemerataan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa menjadi prioritas. Perencanaan dan penganggaran harus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” tegasnya.

 

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terus diperkuat melalui Musrenbang berjenjang, forum perangkat daerah, serta penyelarasan program pembangunan.

 

Selain itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan juga semakin diperluas. Tercatat sebanyak 157 mitra pembangunan dari berbagai sektor turut berkontribusi dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rentan.

 

“Keberhasilan pembangunan NTB tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target pembangunan,” ujarnya.

 

Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah juga menyoroti capaian indikator makro pembangunan. Dari 13 indikator utama, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, termasuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dilakukan langkah percepatan capaian indikator, penyepakatan target bersama, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah.

 

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan program unggulan NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas.

 

“Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama. Ketika masyarakat sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan, maka mereka akan lebih mandiri dan mampu keluar dari jerat kemiskinan,” jelasnya.

 

Program NTB Sehat dan Cerdas difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, sementara NTB Terampil dan Tangkas menitikberatkan pada pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja.

 

“Melalui NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga kualitas hidup dan keterampilan yang memadai,” lanjutnya.

 

Sebagai bagian dari penguatan akses dan peningkatan kapasitas SDM, pemerintah juga mendorong digitalisasi informasi serta menyiapkan program beasiswa luar negeri, termasuk alokasi sekitar 2.000 beasiswa ke Jepang bagi masyarakat desa.

 

“Program beasiswa, termasuk ke Jepang, merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas SDM desa agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru,” tutupnya.

 

Dengan semangat “Bangkit Bersama”, Pemerintah Provinsi NTB mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

 

Melalui kolaborasi yang kuat, perencanaan yang terarah, dan komitmen bersama, diharapkan kemiskinan ekstrem di NTB dapat segera dituntaskan serta kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh. (diskominfotik)