Pemprov NTB Dorong Pengembangan Super Grid Berbasis Energi Baru Terbarukan

• Bidang IKP -
• Tue, 05 May 2026

Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat transformasi energi melalui inovasi serta berbagai skema kerja sama. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong yakni *membangun super grid listrik berbasis energi terbarukan*. Saat ini Pemprov NTB tengah terlibat dalam kajian bersama untuk mendukung kemitraan tiga provinsi, yakni Bali, NTB, dan NTT, khususnya dalam pengembangan jaringan listrik terintegrasi(super grid listrik).

 

“Jadi super grid itu nanti akan ada jaringan listrik yang menghubungkan provinsi NTB sampai dengan Bali,” ujar Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, di ruang kerjanya, Senin (4/5/2026).

 

Dikatakan, potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, angin, air hingga panas bumi, menjadikan NTB diproyeksikan sebagai produsen listrik hijau bersama NTT, sementara Bali menjadi pasar utama dengan kebutuhan energi yang lebih tinggi mencapai 1000 Megawatt dibanding NTB pada kisaran 360 Megawatt.

 

“Jika dilihat kemitraan regional antara NTB, Bali dan NTT . Bali memiliki permintaan listrik yang jauh lebih tinggi. Ini peluang yang harus kita tangkap,” ujarnya.

 

Di sisi lain, pasokan batu bara dari Kalimantan yang tidak stabil, mendorong NTB harus mengambil langkah berani. Kondisi ini berdampak pada operasional beberapa pembangkit seperti PLTU Jeranjang yang harus menurunkan kapasitas akibat terbatasnya pasokan batu bara. Situasi demikian menjadi alarm penting bagi NTB untuk memperkuat kemandirian energi berbasis potensi lokal.

 

“Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai sekitar 25 persen. Sisanya masih didominasi energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas,” lanjutnya.

 

Dari sisi potensi, NTB memiliki kapasitas energi terbarukan yang terus berkembang. Untuk pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung jaringan (on grid), kapasitas terpasang mencapai 21,6 megawatt. Sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini mencapai 18,5 megawatt. Di luar itu, terdapat kapasitas tambahan 26,8 megawatt yang dibangun secara off grid oleh sektor industri.

 

Di samping itu, NTB juga mulai mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt. Izin pengembangan telah diperoleh sejak Maret 2025.

 

Ke depan, Pemprov NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai pusat energi hijau di kawasan Indonesia tengah.

 

“Kita mengandalkan potensi yang kita miliki sendiri untuk meningkatkan kemandirian energi kita. Jadi mau tidak mau kita memang sudah harus beralih secara gradual,” ungkapnya.

 

Dari sisi dukungan biaya, Niken mengatakan saat ini pihaknya mendapatkan dukungan dana hibah dari Pemerintah Inggris. Dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri Lombok Timur agar proyek tersebut layak secara ekonomi dan menarik bagi investor swasta.

 

“Invesment grant ini digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, sehingga proyek itu jadi eligible secara ekonomi,” jelasnya.

 

Pemprov NTB juga tengah menginisiasi penerbitan Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan energi terbarukan. Instrumen ini dirancang untuk menghimpun pendanaan di luar APBN dan APBD, yang rencananya akan diterbitkan melalui Bank NTB Syariah.

 

“Kenapa obligasi daerah? Karena kita mau mengeksplor skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan,” ujarnya.

 

Sementara itu, potensi energi dari sampah melalui skema waste to energy masih menghadapi tantangan. Dikatakannya, tempat pembuangan akhir Kebon Kongok saat ini hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 ton sampah per hari, jauh dari syarat minimal 1.000 ton per hari untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

 

Meski demikian, Niken mengatakan pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah berjalan dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan memasak.

 

“Sejauh ini kami bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi, sudah mengkonversi waste to energy dan sudah dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Niken. (Rab/dony/her/kominfotik)