Pj Gubernur Miq Gite : Konsisten Mengawal Lahan Produktif

• Bidang IKP -
• Thu, 02 Nov 2023

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat disepakati seluas 283,609 Ha. Penjabat Gubernur, Drs HL Gita Ariadi, MSi mengatakan dinamika pembangunan yang terjadi membutuhkan solusi agar konsisten mengawal luasan lahan produktif. 

"Harus ada alternatif agar pembangunan infrastruktur yang rakus dengan lahan produktif agar konsisten dipertahankan", ujar Pj Miq Gita di kegiatan penandatanganan kesepakatan KP2B dengan kabupaten/ kota se NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (02/11).

Dikatakan Miq Gite, NTB sebagai lumbung padi nasional, kawasan produktif dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti konektifitas jalan maupun perumahan dapat mengganggu rencana tata ruang sehingga evaluasi dan perencanaan dilakukan dengan cermat.

Kepala Bappeda, Dr Ir H Iswandi, MSi mengatakan, perubahan rencana tata ruang NTB meliputi akses jalan port to port Lembar - Kayangan, bandar udara Kiantan Sumbawa Barat, jalan lintas utara dan selatan Lombok dan lingkar utara, jalan lintas Samota, lingkar Alas, Sumbawa, pelabuhan Teluk Santong, jembatan Lewamori kabupaten Bima, pelabuhan Kilo kabupaten Dompu, pembangkit listrik energi terbarukan di Lombok dan Sumbawa, beberapa seperti bendungan Meninting, Bintang Bano, Mujur lima bendungan lain serta kawasan kawasan khusus seperti KEK Mandalika dan beberapa kawasan konservasi serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 

"Perubahan RTRW NTB sudah mencapai 88 persen dan usulan luasan KP2B akan masuk dalam revisi RTRW", jelas Iswandi. 

Rinciannya seperti disebutkan, Lobar seluas 13.125 Ha, KLU 12.475 Ha, Loteng 42.700 Ha, Lotim 41, 284 Ha, KSB 13,924 Ha, Dompu 106.038 Ha, Sumbawa 13,101 Ha, kabupaten Bima 38.458, kota Mataram 339 Ha dan kota Bima 2.164 Ha. 

Hadir dalam penandatanganan kesepakatan KP2B para Bupati dan Walikota se NTB, para Kepala Bappeda dan para Kepala PUPR. (jm)