Pj Gubernur NTB Hadiri Peluncuran Kebijakan Satu Peta 2024

• Bidang IKP -
• Tue, 23 Jul 2024

Jakarta, Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menghadiri kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, serta penyampaian hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta Selatan (18/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam kesempatan tersebut menyampaikan di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien, mempunyai daya tahan kuat, dan tumbuh 5,11% (yoy) pada triwulan 1 tahun 2024 dan termasuk 3 besar diantara negara G20. 

Selain itu, inflasi Indonesia rendah dan lembaga asing menilai Indonesia masih dipercaya para investor. Disamping itu, target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen. Target investasi yang menurut Menko Airlangga cukup menantang yaitu 1.900 triliun rupiah pada tahun 2025. Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita. Pada tahun 2045 diharapkan sebesar 30.000 dollar USD. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan satu peta ini menjadi penting, lantaran menjadi bagian dari perizinan dalam Online Single Submission (OSS) atau terkait dengan tata ruang strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” urainya.

Perlu diketahui bahwa hingga Juli 2024, kebijakan satu peta telah mengumpulkan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga pada 38 Provinsi. 

Kebijakan satu peta telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar. Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya kebijakan satu peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan kebijakan satu peta. Oleh sebab itu, dengan diluncurkannya Geoportal kebijakan satu peta 2.0 hari ini, menandai dibukanya akses informasi masyarakat.

“Kami juga telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk White Paper dengan tema ‘Shaping a Unified Future Beyond 2024’,” ungkapnya. 

White Paper tersebut memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geospasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Adapun hasil capaian signifikan dari PSN dan KEK. Hingga Juli 2024 telah ditetapkan sebanyak 233 Proyek Strategis Nasional, dengan rincian sebanyak 218 berupa proyek dan 15 berupa program. Nilai Investasi dari 233 PSN diperkirakan akan mencapai Rp6.246,7 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang. Kemudian terkait KEK yang menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi, hingga semester I tahun 2024 kinerja KEK menunjukkan hasil memuaskan dengan realisasi investasi kumulatif senilai 205,2 triliun rupiah dengan tenaga kerja mencapai 132.227 orang.

“Salah satu milestone-nya, penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi dengan investasi 58 triliun rupiah. Itu adalah the single largest investment di satu lokasi dan alhamdulillah diselesaikan secara on time, tuturnya.

Dalam pada itu, Menhan Prabowo Subianto mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mewakili membuka peluncuran kebijakan satu peta menegaskan percepatan pembangunan, sesuatu yang vital bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Kalau saya lihat, saya optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien. Kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tandas Menhan yang juga presiden terpilih itu.

Dengan program-program seperti ini, one map policy, dengan e-catalog, dengan teknologi di semua bidang, memungkinkan untuk mengurangi ketidakefisiensian. 

"Saya yakin dan percaya kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuahkan hasil dengan tadi, kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek stratgis nasional kita, bisa mempercepat pembangunan, imbuhnya.

Dalam acara tersebut, Menko Airlangga menyerahkan Penghargaan KEK Mandalika Jasa Terbaik. Penghargaan diterima langsung Direktur PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia selaku badan usaha  pengelola KEK Mandalika Ari Respati. Selain itu juga pemberian apresiasi PSN kepada perwakilan jementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo,  Sekretaris Kemenko Perekonomian selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh. Aris Marfai, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, para Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Provinsi NTB mendukung penuh dalam pemanfaatan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Sebagian besar data yang digunakan dalam revisi RTRWP bersumber dari portal KSP dan/atau data dari kementerian/lembaga terkait. Adapun RTRW Provinsi NTB telah diundangkan tanggal 31 Mei 2024, bernomor 5 Tahun 2024, terkait batas wilayah. Enam kabupaten telah menggunakan batas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Lombok Utara-Lombok Barat, Lombok Utara-Lombok Tengah, Lombok Utara-Lombok Timur, Lombok Tengah-Lombok Timur, Sumbawa Barat-Sumbawa, Sumbawa-Dompu). 

Terkait perizinan dan pertanahan di NTB, Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan telah diakomodir di dalam Perda 5/2024 tentang RTRW Provinsi NTB. Selain itu KEK dan transmigrasi juga telah menggunakan pemanfaatan geospasial. Pemanfaatan IGT untuk aspek sarana dan prasarana di wilayah NTB dengan capaian telah mengakomodir diantaranya peta lokasi pelabuhan perikanan, peta lokasi pelabuhan umum, peta lokasi pelabuhan penyeberangan, peta sebaran bandara, energi, dan telekomunikasi. (tri/dyd/kominfotik-bpdntb)