Tak Lagi Tertinggal, Wagub NTB Tegaskan Pesisir sebagai Pusat Ekonomi Baru
Lombok Barat, 19 Desember 2025 - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.IP., menegaskan wilayah pesisir tak boleh lagi dipandang sebagai kawasan tertinggal, melainkan harus ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, berbasis kelautan dan perikanan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Dinda saat membuka Rapat Koordinasi Multisektoral Sinergi Blue Economy dan Desa Berdaya pada Jumat (19/12/2025). Menurutnya, tingginya angka kemiskinan ekstrem di desa-desa pesisir justru menjadi indikator kuat pendekatan pembangunan mesti diubah dari sektoral menjadi kolaboratif.
“Potensi laut NTB sangat besar, tantangannya bukan pada sumber dayanya, tetapi pada bagaimana kita mengelolanya secara adil, berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir”, ujar Wagub NTB.
Wagub Dinda mengungkapkan, hampir separuh dari desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berada di wilayah pesisir. Kondisi ini menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendorong integrasi konsep blue economy dengan Program Desa Berdaya sebagai strategi percepatan pembangunan berbasis potensi lokal.
Melalui Desa Berdaya, Pemprov NTB mengorkestrasi berbagai intervensi pembangunan agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Program tersebut dirancang untuk menyatukan peran pemerintah, dunia usaha, perbankan hingga organisasi nonpemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi pesisir yang produktif dan berkelanjutan.
“Kita ingin pembangunan di pesisir tidak berhenti pada eksploitasi sumber daya, tetapi mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat”, urainya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang strategis menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat komitmen lintas sektor dalam mendorong pembangunan inklusif di wilayah pesisir NTB. Pemprov NTB optimistis, dengan sinergi yang kuat, kawasan pesisir dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB ke depan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur kejaksaan, TNI AL, perangkat daerah, perbankan, NGO serta pelaku usaha yang beroperasi di NTB sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pesisir NTB yang produktif, lestari dan sejahtera. (edo/dyd/kominfotikntb-biroadpim)







